100 % Transisi Energi Fosil di Indonesia : Mitos atau Fakta?

Jum'at, 07 September 2018 00:19 WIB

 

                                                 Source : Ilustrasi dari id.riseforclimate.org

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber energi, baik itu fosil maupun energi terbarukan. Beberapa decade ini, Indonesia memang kerap menggunakan energi fosil untuk membangkitkan tenaga listrik yang dipergunakan oleh masyarakat, sebut saja contohnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara. Tentunya, pemakaian batu bara ini berdampak pada lingkungan, baik itu sumber didapatkannya maupun hasil pembakaran yang dilakukan. Sehingga perlu suatu langkah nyata untuk menekan penggunaan energi fosil ini untuk keberlanjutan lingkungan.

Pada tahun 2015, tepatnya pada pertemuan antar negara telah menyepakti sebuah kesepakatan sebuah langkah penyelamatan lingkungan di Paris yang disebut sebagai Paris Agreement. Dalam nota kesapahaman ini, salah satu poinnya yaitu menekan laju penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi baru dan terbarukan. Sehingga setiap negara harus melakukan tindakan secara cepat dan nyata untuk mewujudkan perjanjian ini.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam nota kesepahaman itu, sehingga Indonesia mempunyai kewajiban untuk menekan laju penggunaan energi fosil dan beralih ke enrgi terbarukan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan transisi menuju energi terbarukan, yaitu :

a.       Sosialisasi target Indonesia transisi energi terbarukan, sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan program pemerintah dalam mewujudkan transisi energi terbarukan. Sehingga setiap element masyaratakat dapat membantu dalam mewujudkan program ini.

b.      Penguatan Lembaga, penguatan Lembaga ini berupa memberikan pelatihan mengenai gerakan-gerakan apa yang bias dilakukan dalam mendukung terwujudnya transisi energi terbarukan. Sehingga tiap-tiap Lembaga paham tugas dan fungsinya masing-masing.

c.       Adanya payung hukum yang tegas, pembuatan paying hokum yang tegas dan tak pandang bulu dalam mewujudkan transisi energi terbarukan merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan. Mengingat Indonesia merupakan negara hokum yang semua aktivitasnya dibatasi dan diatur oleh hokum. Transisi energi terbarukan akan terwujud dengan paying hokum yang pro terhadap transisi ini.

Beberapa poin-point diatas merupakan dasar dalam mewujudkan cita-cita paris agreement. Tentunya transisi energi terbarukan di Indonesia akan terwujud jika seluruh element masyarakat terlibat didalamnya. Sekecil apapun aksi yang dilakukan akan sangat berdampak pada tansisi ini. Oleh karena itu, konsistensi pemerintah dalam melaksanakan program ini sangatlah diperlukan sebagai motor penggerak masyarakat di Indonesia.

Shared: